Mitos Seputar Paspor 24 Halaman

“Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. – Wikipedia”

Paspor adalah identitas wajib kita selama di luar negeri. Jika di dalam negeri identitas kita adalah KTP, maka diluar negeri posisi KTP digantikan oleh paspor. Disini gw ga akan menjelaskan tahapan atau tata cara membuat paspor. Yang akan gw bahas adalah perbedaan paspor 48 dan 24 halaman. Kalau kamu tanya para pemegang paspor Indonesia pasti kebanyakan mereka memiliki paspor 48 halaman yang biaya pembuatannya Rp. 355.000,-. Kenapa mereka memilih paspor tersebut sedangkan ada paspor 24 halaman yang biaya pembuatannya jauh lebih murah (biaya pembuatan paspor 24 halaman adalah Rp.155.000,-)? Karena paspor 24 halaman itu khusus untuk TKI. Begitu jawaban yang sering gw dengar. Yang sebenarnya tidak benar sama sekali.

Pertama-tama akan gw jelaskan dulu beberapa jenis paspor yang diterbitkan oleh negara, yaitu sebagai berikut :

1. Paspor Biasa
   Diterbitkan oleh negara untuk warganya untuk melakukan perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Paspor Diplomatik
   Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.
3. Paspor Dinas / Resmi
   Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/ pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

Sekarang gw akan membahas Paspor Biasa, yang digunakan oleh warga biasa untuk melakukan perjalanan reguler. Paspor biasa terbagi lagi menjadi 3 bagian berdasarkan penggunanya :

1. Paspor Biasa untuk calon TKI : diterbitkan paspor 24 halaman atau 48 halaman
2. Paspor Biasa untuk calon Jamaah Haji : diterbitkan paspor 48 halaman
3. Paspor Biasa untuk warga negara selain poin no. 1 dan 2 : diterbitkan paspor 24 halaman atau 48 halaman

Gw kurang tahu sejarah awalnya gimana sampai masyarakat mengidentikkan paspor 24 halaman dengan para calon TKI padahal para calon TKI pun dapat mengajukan paspor dengan 48 halaman. Sampai keluar surat edaran IMI.2-GR.04.02-1.568 tertanggal 09 November 2010 oleh Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, Djoni Muhammad SH MM (klik untuk melihat copyan asli) dengan poin sebagai berikut :

(1) Paspor biasa yang berisi 24 halaman mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman, perbedaan terletak pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBP,
(2) Paspor biasa yang berisi 48 halaman dapat diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI),
(3) Masa berlaku paspor biasa yang berisi 24 halaman yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun,
(4) Masa berlaku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang berisi 16 halaman yang semula berlaku 3 tahun menjadi 1 tahun,
(5) Akan diterbitkan SPLP berbentuk lembaran dan dapat diberikan secara kolektif dengan masa berlaku paling lama 1 tahun dan hanya dipergunakan untuk perjalanan kembali ke wilayah Republik Indonesia,
(6) Pembebasan biaya bagi TKI yang pertama kali bekerja di luar negeri diberikan paspor biasa berisi 24 halaman, jika menghendaki Paspor biasa yang berisi 48 halaman, maka dikenakan pembayaran biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku bagi paspor 48 halaman.

Sayangnya sampai saat ini, setelah hampir 5 tahun setelah Surat Edaran tersebut muncul masih banyak aja masyarakat yang salah tafsir fungsi dan dan derajat paspor 48 halaman dan 24 halaman. Bisa jadi mentang-mentang negara membebaskan biaya paspor 24 halaman bagi TKI yang pertama kali bekerja di luar negeri (poin 6 Surat Edaran di atas) menjadi alasannya. Malah ada juga yang bilang kalo paspor 24 halaman hanya bisa digunakan di negara bebas visa atau dengan visa on arrival, tidak bisa digunakan untuk memngajukan visa pre-arrival. Sebagian juga bilang kalo pemegang paspor 24 halaman biasanya mengalami perlakuan beda saat di imigrasi.

Helloo… Gw adalah pemegang paspor 24 halaman dan belum pernah tuh mengalami kesulitan untuk traveling. Dari daftar negara yang udah gw kunjungi (Singapura, Malaysia, China, Belanda, Swedia) semua prosesnya lancar jaya, ga ada  perlakuan intimidasi di imigrasi atau disangka TKI.

Paspor 24 halaman ga bisa dipakai untuk mengajukan visa pre-arrival? Bukan visa lagi yang gw dapet dengan paspor 24 halaman tapi Residence Permit yaitu ijin tinggal yang langsung setahun! Istilahnya kalo Residence Permit aja yang tingkat kesusahan approvalnya diatas visa bisa didapatkan dengan paspor 24 halaman, masih kurang bukti apalagi??

Kalaupun ada perbedaan antara paspor 48 halaman dengan 24 halaman adalah pada lembar halaman serta biaya pembuatannya.

Bagi yang jarang bepergian ke luar negeri paspor 24 halaman aja udah cukup. Pada negara-negara Asia umumnya imigrasi akan membubuhkan stempel dua kali yaitu saat kedatangan dan saat kepergian kita dari negara tersebut. Sedangkan pada negara-negara di Eropa pemberian stempel tersebut tidaklah umum, artinya paspor 24 halaman pun sudah lebih dari cukup bagi traveler yang sering bolak balik ke negara-negara Eropa.

Dari penjelasan dan pengalaman gw diatas semoga aja dapat membantu para calon traveler untuk memilih paspor sesuai kebutuhan. Dan yang pasti supaya tidak ada salah tafsir lagi perihal derajat paspor 24 halaman ini yang sebenarnya sama persis seperti paspor 48 halaman.

Sumber :

Wikipedia

www.imigrasi.go.id